LPK Hadir Di Kab. Buol, Penegakan Hukum Tidak Pandang Bulu

indonesiasatu, 20 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Buol - Wakil Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LPK RI) Octhavianus Sondakh, SH tiba di Kabupaten Buol, sekaligus silaturahim dengan Kapolres Buol AKBP Budi Priyanto. SIK. M.Si dan Kepala Kejaksaan Negeri Buol Irwanuddin Tajuddin. SH.MH selasa (20/8/19) dihalaman Mapolres Buol.

Saat ditemui awak media indonesiasatu.co.id Wakil Ketua LPK RI menjelaskan“LPK memiliki wewenang untuk malakukan pengangkapan hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LPK punya Hak menangkap tapi tidak wajib sementara Kepolisian, KPK dan lain-lain itu Wajib menangkap, kehadiran LPK dalam tugasnya mengawasi tindak pidana Korupsi dan dapat melakukan Tangkap Tangan yang artinya, bila ada kasus tidak ditindak lanjuti, maka kami akan turun mencari data-data jika terbukti ada oknum-oknum maka kami tangkap" jelasnya

LPK akan membentuk pengurus ditingkat Kabupaten Buol, LPK hadir untuk membantu Pemerintah memberantas Korupsi dari tingkat daerah-daerah hingga ketingkat Nasional, Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tugas bersama guna membantu Penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apalagi KPK sendiri tidak punya perwakilan di daerah sehingga cukup sulit untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi di daerah. katanya

Oleh karena itu sambungnya,  peranan masyarakat sangat berguna untuk mengungkap korupsi terutama korupsi yang terjadi di daerah-daerah sehingga tercipta Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Prilaku atau budaya yang semakin megakar mulai dari Pusat sampai Daerah, tentunya untuk keuntungan perindividu seseorang, keluarga dekat bahkan keuntungan kelompok, dengan cara melanggar norma norma aturan yang berlaku, tentunya perilaku seperti itu sangatlah merugikan masyarakat luas. tutur dia

Mengawali program pembangunan Pemerintah secara Nasional, oknum Pejabat Penyelenggara Negara dan pihak lainnya yang terindikasi atau patut diduga melakukan penyimpangan tindak pidana Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), dan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sudah sepatutnya diberikan sangsi hukum.

Masyarakat Buol, perlu dilakukan pembinaan, penyuluhan dan pemberian pendidikan sadar akan hukum dalam pengawasan penyelenggaraan Negara dan kebijakan pemerintah Daerah, profesionalisme dan independen yang berkenaan dengan penggunaan keuangan Negara Selain itu, Wakil Ketua LPK RI juga berharap kepada Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Buol, untuk mengusut tuntas bila ada kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan penyalahgunaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dan dugaan penggelapan keuangan di Daerah Kabulaten Buol. tutup Octhavianus Sondakh, SH

(fahmi Bento)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu
Media Redaksi

FAHMI

fahmi.journalist.id